MUSI RAWAS – Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru mengingatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus menjadi pegangan utama. Sebab didalam IPM tersebut termaktub bidang kesehatan, ekonomi dan pendidikan.
Hal itu diungkapkannya usai menghadiri rapat paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Musi Rawas ke 83 pada Senin, 20 April 2026. Dimana ia mengatakan, Kabupayen Musi Rawas merupakan Kabupaten tertua di Sumatera Selatan.
“Kalau kita melihat dari data statistik yang disajikan begitu banyak capaian angka-angka statistik yang membaik. IPM itu pegangan utamanya, jadi indeks pembangunan manusia. Disitu termaktub kesehatan, ekonomi dan pendidikan,” kata Herman Deru.
Diakuinya juga bahwa disana sini masih ada koreksi, dikarenakan infrastruktur yang masih belum selesai. Hal itu menurutnya, merupakan fase pembangunan dan tidak bisa dikerjakan sekaligus.
“Bukan hanya sekedar keterbatasan keuangan, tapi memang Musi Rawas ini Kabupaten yang cukup luas 6.000 km persegi lebih. Nah untuk itu tadi saya sarankan untuk ada pengkategorian, ada super prioritas dan ada yang prioritas,” ujarnya.
Herman Deru juga meminta untuk tidak mengkoreksi RPJMD, meskipun dalam suasana efisiensi. “Kue-kue pembangunan semaksimal mungkin harus tegak kita laksanakan,” jelasnya.
Sementara itu Bupati Kabupaten Musi Rawas, Hj Ratna Machmud mengatakan, sejumlah capaian prestasi telah dicapai pemerintah yang dipimpinnya. Diantaranya keberhasilan mempertahankan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai “BB”.
Selain itu capaian lain dalam paparannya, peningkatan reformasi birokrasi, serta raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sembilan tahun berturut-turut.
Ratna juga menambahkan, Kabupaten Musi Rawas turut meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, Juara I Paritrana Award tingkat Provinsi Sumatera Selatan, serta Juara II tingkat Nasional dalam penyelenggaraan jalan dan jembatan.
“Meski begitu masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan di kawasan hutan yang terkendala perizinan dan keterbatasan anggaran. Karena itu saya berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelesaiannya,” pungkasnya.
