LUBUKLINGGAU-Sebanyak 9.353 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Lubuklinggau kini menjadi fokus target pembenahan ekonomi nasional. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, H. Fauzi Amro, bersama Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) resmi turun tangan untuk mengintervensi masalah klasik yang terus menjerat pelaku usaha lokal: sulitnya akses permodalan dan tingginya bunga pinjaman.
Langkah nyata ini dibahas dalam forum Meaningful Participation yang digelar di Ballroom Hotel Grand Zury Lubuklinggau, Rabu (12/8/2026).
Forum strategis masa Reses Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026 ini mempertemukan langsung para pelaku usaha dengan otoritas keuangan dan jajaran Pemkot Lubuklinggau.Fauzi Amro menegaskan bahwa sektor perbankan, khususnya Bank Himbara dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), harus segera membuka pintu kemudahan pembiayaan.
Namun, ia mensyaratkan adanya validasi data total terhadap ribuan UMKM di Lubuklinggau agar seluruh bantuan dana dari pemerintah tidak salah sasaran.
”Data ini harus diverifikasi dengan baik, mulai dari pelaku usaha, NIB (Nomor Induk Berusaha), hingga lokasi usaha. Ini penting agar program bantuan tepat sasaran dan tidak konsumtif,” ujar Fauzi di hadapan peserta.
Anggota BS OJK, Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, menambahkan bahwa kehadiran lembaganya ke daerah adalah untuk memotong jalur birokrasi pembiayaan yang selama ini kaku.
BS OJK berkomitmen merancang sistem pembiayaan baru yang jauh lebih murah dan ramah bagi pelaku usaha mikro.
”Kami turun langsung untuk menggali kendala di daerah. Kami ingin mendorong sistem pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau,” kata Candra.
Selain modal, tantangan seperti minimnya pelatihan digitalisasi dan strategi pemasaran juga menjadi agenda intervensi bersama. Melalui sinergi DPR RI, BS OJK, dan Pemkot Lubuklinggau, forum ini ditargetkan langsung melahirkan regulasi konkret agar UMKM di Lubuklinggau bisa segera naik kelas.
