LUBUKLINGGAU – Angin segar berembus bagi seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia. Mulai tahun 2027, seluruh beban finansial untuk gaji PPPK Penuh Waktu maupun Paruh Waktu dipastikan dialihkan sepenuhnya ke APBN, sehingga tidak akan lagi membebani APBD di tingkat daerah.
Kepastian regulasi ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, H. Fauzi Amro, di sela-sela agenda kunjungan kerja perseorangan di Kota Lubuklinggau pada Jumat (16/10/2026).
“APBN 2027 sudah kita ketok palu. Untuk penggajian PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu sudah kita anggarkan dan dibebankan ke APBN. Sehingga keberadaan mereka tidak jadi beban APBD lagi,” tegas Fauzi Amro kepada awak media.
Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini memaparkan bahwa pemerintah pusat telah mengetok total anggaran fantastis sebesar Rp54,1 triliun untuk menyukseskan pengalihan ini.
Saat ini, seluruh database tenaga PPPK mulai dari tenaga teknis, guru, hingga tenaga kesehatan dari setiap wilayah dilaporkan telah rampung diserahkan oleh masing-masing kepala daerah ke BKN dan Kemendagri.
DPR RI kini tengah menekan pemerintah pusat agar mekanisme transfer dana jumbo ini bisa langsung dikirimkan ke kas daerah. Langkah taktis ini diambil agar Pemerintah Daerah (Pemda) dapat langsung mencairkan hak para pegawai tanpa perlu mengganggu stabilitas pos anggaran lainnya di daerah.
“Ini juga memberikan kepastian ke seluruh PPPK kalau mereka semua digaji oleh APBN dan tidak ada yang dirumahkan, kecuali yang dievaluasi,” tambah Fauzi.
Rencana pengalihan anggaran ini pun langsung disambut baik oleh Wali Kota Lubuklinggau, H. Rachmat Hidayat (Yoppy). Ia berharap skema transfer dana dari pusat ini bisa segera dieksekusi tanpa kendala.
Selama ini, beban belanja pegawai untuk PPPK dinilai sangat menguras kantong daerah. Di Lubuklinggau sendiri, pemda harus memutar otak untuk menyediakan dana puluhan miliar setiap tahunnya.
“Bagi Lubuklinggau sendiri, hampir Rp41 miliar harus disiapkan setiap tahunnya untuk kebutuhan gaji PPPK. Tentu kalau ini terealisasi, akan sangat membantu meringankan dan mengurangi beban keuangan daerah secara signifikan,” pungkas Yoppy.
